Kajian
tentang orang miskin,
kadang bernada sumbang. Ada yang bilang karena mereka malas, minder dan tak
punya skill (keahlian). Jumlah mereka di Indonesia mencapai 23,43% atau 47,97
juta jiwa pada 1999, tapi kemudian 11,13% atau 28,59 juta jiwa (11,13%) pada
2015. Bandingkan dengan kelas menengah yang pada 1999 masih 45 juta jiwa. Tapi
pada 2015 sudah 170 juta jiwa atau 70%.
Padahal,
banyak studi menyimpulkan bahwa mereka miskin adalah karena dampak sulitnya
akses ke perbankan. Atau karena politik anggaran yang tak berpihak kepada
rakyat. Banyaknya kaum kelas menengah bukan karena dia entrepreneur sejati.
Melainkan karena berkolusi dengan anggota parlemen dan penguasa. Teori bahwa
setelah pertumbuhan "kue nasional" yang dinikmati sekelumit
pebisnis akan menetes kepada orang miskin (trickle down effect) ternyata
dusta belaka. Buktinya, sejak era reformasi, jumlah kelas menengah meningkat
drastis melebihi jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Tapi
kita terperangah, walaupun Pemilu sudah 10 kali sejak 1955, tapi rakyat tetap
"begitu-begitu" saja. Kita khawatir boleh jadi ada anggapan bahwa
anggota parlemen adalah pekerjaan, yang tak jauh dari urusan fulus. Hak
badget, legislasi dan sosial kontrol, dapat saja menjelma menjadi instrumen
untuk mengejar rente.
Pendeknya,
karena fungsi sosial politik itulah, mereka difasilitasi dengan duit pajak
yang justru dikutip dari rakyat. Sebagai "wakil rakyat" (bukan bos
rakyat) sudah semestinya tidak nekad melukai hati rakyat. Tak bisa dipungkiri, keberpihakan kepada kaum
miskin dituntut lebih besar lagi. Tidak cuma megah dalam wacana belaka.
Bukankah, tanpa jasa, lakon dan penderitaan orang miskin, kaum kelas menengah
tidak akan pernah muncul di negeri ini?
Lalu apa indikator bagi kemiskinan itu sendiri? Menurut
beberapa lembaga ekonomi global seperti World Bank, kemiskinan
diukur dari tingkat pendapatan perkapita, yakni dibawah $ 2,00 per hari.
Standar ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan indikator yang digunakan
oleh beberapa lembaga lain yang menetapkan standar pendapatan $ 1,00 per
hari. Yang perlu kita tanyakan, apakah standar-standar ini bersifat
manusiawi? Kita akan mensimulasinya dengan mengambil standar pendapatan
tertinggi, $ 2,00 per hari. Jika kita mengasumsikan nilai tukar mata uang
dolar ke rupiah sebesar Rp. 10.000 per dolar, maka itu artinya seseorang yang
memiliki pendapatan harian sebesar Rp. 20.500 per hari bukan lagi digolongkan
sebagai fakir miskin. Lalu apakah dengan pendapatan sebesar Rp. 20.500 per
hari seseorang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan primernya? Anda tentu
dapat menjawab pertanyaan ini !!.
Sekarang kita akan menjawab apa yang menjadi tema utama
dari tulisan ini, mengapa kemiskinan bisa terjadi? Sebagaimana yang telah
saya jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kemiskinan itu terkait dengan
ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan
primernya.
Kebutuhan primer hanya dapat dipenuhi manakala ia mampu
menghasilkan penghasilan yang cukup untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan
primernya. Artinya, kemiskinan merupakan masalah tingkat pendapatan seseorang
yang berada dibawah jumlah minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan primernya.
Ini juga menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka
semakin besar pula peluang baginya untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan
pokoknya.
Selain karena faktor rendahnya tingkat pendapatan,
kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor pengangguran. Pengangguran bisa jadi
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena belum bertemunya pihak yang
mencari kerja dengan pihak yang menawari kerja. Manakala dua pihak ini telah
bertemu maka masalah pengangguran pun bisa dinyatakan selesai. Akan tetapi
ada juga jenis pengangguran lain yang kemunculannya disebabkan oleh faktor
keterbatasan lapangan kerja. Dimana dalam kondisi semacam ini jumlah angkatan
kerja lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang
tersedia.
Setelah menyimak dan merefleksikan kenyataan atau kondisi
yang dialami oleh kaum miskin, sebagai umat beragama kita mesti merasa
tertantang untuk berani memperlihatkan kepedulian kepada mereka. Dalam banyak
hal mereka yang miskin, praktis tidak bisa berbuat banyak dalam mengelolah
kehidupan mereka sehari-hari.
Dari segi ekonomis praktis mereka mengalami
kekurangan. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pun kadang-kadang
sangat sulit. Usaha dan perjuangan mereka untuk bertahan hidup kadang-kadang
membuat kita yang berkecukupan terbelalak mata, menimbulkan rasa simpati dan
empati yang mendalam.
Keprihatinan kita tentu akan menjadi semakin besar ketika
kita melihat dan menyaksikan bahwa dalam banyak hal mereka yang tergolong
sebagai kaum miskin, adalah kelompok yang mengalami korban ketidakadilan,
terutama ketidakadilan struktural. Ketidakadilan seperti ini pasti mendesak
kita untuk berupaya dan berkewajiban untuk dapat membantu mereka yang miskin,
tertindas dan tersisihkan dalam kehidupan bersama.
Namun kesadaran seperti ini tentu dibarengi pula komitmen
pribadi yang kuat untuk membongkar struktur seperti itu dengan mulai mengajak
orang-orang yang mampu dan berkehendak baik untuk menyadarkan kaum miskin
akan kondisi hidupnya untuk mau berubah dan memberi penyadaran terhadap
mereka yang berkuasa dalam berbagai segi kehidupan masyarakat menghimbau pada
kesadaran sosial mereka, menunjuk pada hak orang miskin dan kewajiban umat
beragama, pada seluruh kepentingan masyarakat agar betul-betul merata dengan
maksud agar semua pihak diperlakukan dengan adil.
|
